Rabu, 13 April 2016

KORSA APARAT DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN



KORSA APARAT
DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
Irwan Effendi *

Suatu hari, saat saya menjabat Kadiskanlut Riau saya bersama 5 orang pegawai membawa 10 ribu ekor benih lele domba dari Pekanbaru ke Rupat Utara. Di Dumai kami bergabung bersama sekitar 10 orang teman dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bengkalis, menaiki speed boat menuju Rupat Utara. Memasuki waktu magrib kami tiba di tempat tujuan. Semua kami langsung masuk ke mess tempat menginap, masuk kamar, mandi berganti baju dan melepas lelah. Rupanya pejalanan Pekanbaru – Dumai – Rupat Utara cukup melelahkan.
Saya tidak langsung memasuki mess, melainkan memeriksa benih lele tadi. Bibit lele itupun sudah lelah juga, berbuih-buih di dalam kantong plastik pembungkus yang kami siapkan. Saya langsung mengurus lele itu, kebetulan sang petani calon penerima benih (namanya A Guan) yang akan diserah besok paginya datang dan membantu saya membawa semua benih itu ke kolam penampung. Keesokan harinya, sekitar jam 6.00 pagi saya mendatangi kolam itu lagi, A Guan datang mendekat dan kami mengecek benih ikan itu. Alhamdulillah sehat semua. Saya kembali ke mess bergabung bersama teman-teman yang. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, bahwa dari tadi malam sampai paginya tidak satupun mereka bertanya siapa yang mebawa benih itu, dibawa kemana, oleh siapa dan bagaimana nasib lele yang kami bawa bersama kemarin. Alih-alih A Guan itu lah yang bertanya kepada saya tentang siapa saya. Saya hanya menjawab bahwa saya adalah Sarjana Perikanan yang menjadi aparat pemerintah.
Di lain waktu saya menjabat Kepala Dinas Kehutanan Riau. Unit Pelayan Teknis (UPT) yang pertama kali saya kunjungi adalah UPT Pembenihan. Saya mendapat sambutan hangat dari staf di sana, bahkan ada yang mengatakan saya adalah Kadis pertama yang sampai ke lokasi itu. Saya hanya tersenyum, sambil bertanya dalam hati, apa iya. Saya mengenal sebagian besar tanaman di UPT Pembenihan itu. Beberapa hari kemudian saya bermaksud berkonsultasi dan membandingkan varietas tanaman yang kami miliki dengan tanaman di Balai Benih yang ada di dinas lain. Saya sms kepala UPT Balai Benih tersebut, namun tidak dibalas. Saya telepon tak diangkat.  Sayapun, karena semangat, langsung menuju lokasi kantor pemerintah itu. Kantor Balai Benih itu memiliki pekarangan yang luas, beberapa orang staf ada di sana dan ada pula yang mengenali saya. Sambutannya biasa saja. Namunsaya kecewa karena sang pimpinan dan staf teknis tida ada di tempat. Lebih kecewa lagi tak sebatang benihpun ada di lokasi kantor itu.
Pengalaman Balai Benih tanpa benih itu relatif jamak saya temui selama bergabung dengan Pemprov Riau. Mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan dan Kelauatan, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan. Saya sering berkelakar dengan mengatakan bahwa untuk mengetahui kondisi balai benih di bidang pertanian, tidak perlu mendatangi lokasi, melainkan cukup dengan berkenalan dan memperhatikan keadaan fisik sang kepala balai benih dan bersama stafnya. Apabila telapak tangan mereka mulus, kukunya bersih dan rapi, kulitnya mulus dan aroma mereka harum parfum, dapat dipastikan bahwa balai benih mereka tidak lah sehat. Bisa jadi institusi itu menjadi balai benih tanpa benih. Sebaliknya kalau telapak tangan mereka kasar, kukunya tak bersih, kulitnya hitam mengkilat dan aromanya bau keringat, kita boleh tersenyum, itu indikator awal sukses sebuah balai benih.
Pembaca budiman, penggalan beberapa kisah di atas adalah gambaran ketiadaan atau rendahnya “korsa” para aparatur pemerintah yang ditugasi mengurusi bidang pertanian itu sendiri. Kisah aparatur pertanian yang jijik menyentuh lumpur, geli melihat ikan, takut basah dan tak pandai berenang, menutup hidung bila mencium bau pelet ikan, takut tersengat mata hari, rimbawan yang takut digigit pacat dan nyamuk, rimbawan yang alergi dengan hujan gerimis dan lain sebagainya sudah tidak asing bagi penulis. Semuanya itu juga berawal dari kadar korsa abdi negara di bidang pertnian yang tidak di hati masing-masing aparat pemerintah itu.
            Kata korsa merupakan kata yang sering di pakai oleh kalangan organisasi atau perkumpulan untuk hubungannya dengan ikatan kejiwaan dalam organisasi atau perkumpulan institusi tersebut. Jiwa korsa adalah semangat keakraban, kesadaran, perasaan kesatuan, perasaan kekitaan, suatu kecintaan terhadap perhimpunan atau organisasi. Korsa diartikan pula sebagai rasa hormat, rasa hormat pribadi dan rasa hormat pada organisasi/korps. Setia, setia kepada sumpah, janji dan tradisi kesatuan serta kawan-kawan satu korps. Kesadaran, terutama kesadaran bersama, bangga untuk menjadi anggota korps.
Instansi pemerintah yang selalu memupuk jiwa korsa yang kuat adalah adalah TNI dan Kepolisian. Jiwa korsa sangat mereka utamakan untuk dimiliki oleh setiap personil mereka, bahkan sampai kepada para anggota keluarga mereka. Jiwa korsa yang yang kuat tidak mudah padam. Di dalamnya terkandung loyalitas, rasa ikut memiliki, kepedulian, megayomi, mencintai dan merasa bertanggung jawab, sehingga dalam suatu organisasi tersebut dapat dijadikan wadah untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Seseorang yang memiliki jiwa korsa tinggi pasti penuh inisiatif dan kreatif pada tupoksinya.
Lalu bagaimana dengan jiwa korsa di bidang pertanian (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan). Agaknya perlu di flash back (ditengok ke belakang) bila ingin mengurai permasalahannya. Sebagai seorang pendidik d bidang pertanian, penulis melihat bahwa ketiadaan korsa itu salah satunya diawali dari fase pendidikan. Perkembangan teknologi, perbaikan tingkat kehidupan dan perubahan sosial budaya ditengah masyarakat turut mewarnai pola pendidikan kita. Penanaman korsa yang dulu dianggap penting, seakan hilang dan sirna. Di UIR, dahulu, diwajibkan setiap mahasiswa pertanian menjaga, menanami dan merawat 100 m2 lahan pertanian selama seseorang kuliah di Pertanian. Belakangan ini mereka mulai kekurangan lahan dan lebih celaka lagi tugas merwat dan membersikan itu sudah pula banyak diout sourcing (diupahkan) ke para pekebun yang ada di sekitar kampus itu. Habislah sudah.
Ketiadaan korsa ini akan berujung pula kepada ketiadaan kompetensi. Pengalaman saya di lapangan tidak jarang terjadi seorang aparat perikanan itu tidak bisa membedakan antara ikan nila dan gurami, tidak tau membedakan lele jantan dan lele betina dan lain sebagainya. Sudah menjadi jamak pula bahwa para aparat sektor pertanian itu di rumahnya mereka tidak memiliki tanaman atau hewan yang mencirikan bahwa dia adalah seorang aparat pertanian. Bisa dibayangkan sumbangsih apa yang dapat ia berikan ke negara sebagai kompensasi gaji yang ia terima setiap bulannya. Ia akan menyusun konsep-konsep pengembangan pertanian bagi masyarakat. Ia akan melatih dan mengajari para petani bagaimana selayaknya usaha tani itu dikembangkan. Dapat diprediksi hasilnya amatlah jauh dari kata sukses. Konsep-konsep dan keterampilan implementatif dan rasional tidak akan pernah lahir dari seseorang aparat pemerintah yang seperti ini.
Ketiadaan korsa dan kompetensi,lebih lanjut akan bermuara pula kepada degradasi (maaf terlalu kasar kalau disebut ketiadaan) integritas, moral dan loyalitas aparat. Korupsi, kolusi, nefotisme dan pembiaran merupakan ujung dari fenomena ini. Negara Indonesia yang merupakan negara agraris, sampai hari ini tidak kunjung bisa memberi makan penduduknya sendiri. Hutan dan lahan yang sepertinya diatur, ditata dan dijaga dengan baik dan benar sudah sedemikian parah terkoyak-koyak. Wajarlah bila setiap tahun kita dihadapkan banjir di musim penghujan dan asap dan kebakaran hutan di musim kemarau.
Membuat orang memiliki korsa bidang yang ditekuninya sesungguhnya tidaklah terlalu sulit. Namun diperlukan kemauan yang tulus dari hati nurani aparat yang ingin ditempa korsanya tersebut. Serangkaian pelatihan, pemagangan dan penempaan spiritual sesungguhnya ingin memberi dan memperbaiki korsa itu. Serangkaian out bond, penataran, pelatihan, pemagangan yang dilaksanakan oleh beberapa kantor pemerintah untuk tujuan ini. Sayangnya sering hal ini berlalu bergitu saja, tendensi pelaksanaan proyeknya mengemuka, kepentingan administrasi diutamakan, sehingga tujuan hakiki program itupun lenyap dan menjadi business as usual. Namun kita tidak punya pilihan lain, korsa pertanian itu harus dimiliki oleh aparat pertanian itu. Hard skill berupa keahlian, keterampilan dan pengalaman tidak akan ada gunanya tanpa kepemilikan soft skill atau korsa pertanian yang baik. Semoga...

---
* Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutan, Riau.

Senin, 21 Desember 2015

HASIL RUMUSAN KEGIATAN PERTEMUAN PENYULUH PERIKANAN SE-PROVINSI RIAU TAHUN 2015.

Hari   : Rabu, 2-3 September 2015

Hasil Rumusan Pertemuan Penyuluhan Perikanan se-provinsi Riau Pada Tanggal    
Tanggal 2-3 September 2015

Pelaksanaan Pertemuan Penyuluh Perikanan SeProvinsi Riau dilaksanakan dari Tanggal 2-3 September 2015 di pekanbaru peserta Pertemuan berjumlah 25 orang yang terdiri dari:
1.      Penyuluh Perikanan Pekanbaru           : 1 orang  
2.      Penyuluh Perikanan Kampar               : 1 orang
3.      Penyuluh Perikanan Rohul                  : 1 orang
4.      Penyuluh Perikanan Inhu                    : 1 orang
5.      Penyuluh Perikanan Dumai                 : 1 orang
6.      Penyuluh Perikanan Inhil                    : 1 orang
7.      Penyuluh Perikanan Pelalawan           : 1 orang
8.      Penyuluh Perikanan Kuansing            : 1 orang
9.      Penyuluh Perikanan Bengkalis            : 1 orang
10.  Penyuluh Perikanan Siak                    : 1 orang
11.  Penyuluh Perikanan Meranti               : 2 orang
12.  Penyuluh Perikanan Rohil                   : 1 orang
13.  Penyuluh Perikanan Provinsi              : 6 orang
14.  Staf Dinas Perikanan dan Kelautan    : 2 orang
15.  Himpunan Nelayan (HNSI)                : 1 orang
16.  Nelayan                                               : 1 orang
17.  Mahasiswa/I Perikanan                       : 2 orang

Adapun hasil Pertemuan Penyuluh Perikanan SeProvinsi Riau adalah:
1.      Kewenangan tugas dan fungsi Perikanan dan Kelautan sebagian besar di tarik ke Provinsi dan Pusat.

2.      kelembagaan Sekretariat Bakorluh untuk tetap eksis agar dirubah nomenklatur dari sebutan penyuluh ke pemberdayaan SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

3.      Pendataan status administrasi kepegawaian penyuluh Perikanan Daerah dilaksanakan paling lambat bulan Maret 2016, sedagkan pengerakkan berkas pada bulan Oktober 2016.

4.      Tidak ada lagi istilah Penyuluh polyfalen lagi dengan terbitnya undang-undang No.23 Tahun 2014.

5.      Mulai saat ini agar memantau surat edaran MENDAGRI tentang persyaratan mekanisme, alih fungsi Penyuluhan Perikanan dari Pegawai Daerah menjadi Pegawai Pusat .

6.      Akreditasi penyuluh Perikanan dilihat dari besaran kelompok binaan.

7.      Diperlukan pembentukan TIMBINWASLUHKAN Provinsi dan kabupaten.

8.      Titik fokus utama melakukan alih status Kepegawaian Daerah menjadi status Kepegawaian Pusat, mengenai teknis dan mekanisme tugas dan fungsi masih dalam proses mencari bentuk yang tepat oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan.

9.      Dalam undang-undang No. 23 Tahun  2014 Daerah tidak diperkenanakan lagi menganggarkan pendanaan Penyuluh Perikanan pada tahun 2016. Sekiranya, masih dilaksanakan akan menjadikan temuan.

10.  Dari dua puluh lima kegiatan dalam tujuh sub urusan bidang kelautan dan perikanan hanya lima kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota.   

11.  Sistem Penyuluhan Perikanan menurut undang-undang No.23 Tahun 2014 kewenangannya hanya ditingkat Pusat






Jumat, 31 Juli 2015

Bahan Persentasi Menghadiri Undangan dari BAKUORLUH

Tanggal/Hari  : 04 Agustus 2015/Selasa
Tempat           : Hotel Altha Jl. Muhammad Yamin Bangkinang






















Rabu, 24 Juni 2015

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KAHUTANAN PROVINSI RIAU MENGHADIRI PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI ANTARA PROVINSI, KABAUPATEN/KOTA DAN PUSAT TAHUN 2015


Hari            : Kamis 11 Juni 2015
Tempat      : Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru



Arahan dari Bapak Kapusluh Kementrian Pertanian Republik Indonesia 
Tentang Undang-undang No 23 Tahun 2014.



Sekretaris Bakorluh (kiri) dan Kapusluh Kementrian Kelautan dan Perikanan (Kanan) yang diwakili oleh Bapak Sofian menjelaskan satatus Penyuluh Perikanan tahun 2016.


Sekretaris Bakorluh (Ir. H. Ferry HC. Ernaputra, M.Si) memperhatikan dengan seksama paparan dari Kapusluh Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

Rangkuman:
      Hasil rapat koordinasi tersebut melahirkan beberapa point diantaranya;
1. Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan diperkuat dengan Undang-undang No.23 Tahun 2014
2.     Tunjangan penyuluh pertanian akan ditingkatkan pada tahun 2016
3.     Penyuluh Perikanan di Daerah diberi peluang untuk menjadi pegawai Pusat
4.  Sarana dan prasarana Penyuluh Pertanian perikanan dan Kehutanan sangat di priotaskan mulai tahun 2016


Senin, 11 Mei 2015

PERSPEKTIF KOMISI PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU


I.         Kondisi Penyuluh Saat Ini
1.      Masih lemahnya kelembagaan pangan dari Provinsi sampai ke tingkat Desa.
2.      Kelembagaan Penyuluh di Daerah belum mempunyai aturan yang jelas antara Kementrian pertanian dan Kementrian dalam Negeri.
3.      Masalah kelembagaan, SDM, sarana prasarana dan biaya dari Pusat sampai ke daerah belum di jabarkan pada undang-undang No.16 tahun 2006.
4.      Penyuluh di daerah beralih fungsi.
5.      Rekruitmen penyuluh belum lagi berdasarkan Integritas.
6.      Kegiatan penyuluh belum lagi berdasarkan programa penyuluh.
7.      Antara kasus di lapangan belum sesuai dengan penyampaian materi oleh penyuluh.
8.      Mobilitas penyuluh belum memadai.
9.      Penyuluh belum lagi memanfaatkan teknologi komunikasi.
10.  Penyuluh tidak mempunyai biaya operasional.
11.  Penyuluh tidak mempunyai sarana prasarana diklat, Instruktur yang professional.
12.  Kemampuan analisis, partisipatif, tekhnis Penyuluh masih rendah.
13.  Distribusi atau penyebaran penyuluh di daerah belum merata sesuai dengan kebutuhan.

II.      Harapan Penyuluh Yang Akan Datang
1.      Terciptanya kelembagaan pangan yang handal
2.      Diperlukan kesepakatan bersama antara kementerian pertanian dan kementerian dalam negeri untuk menata kelembagaan penyuluh di daerah.
3.      Perlu di kaji ulang khususnya masalah kelembagaan, SDM, sarana prasarana dan biaya.
4.      Dalam rekruitmen penyuluh di daerah perlu dipertegas sesuai dalam surat keputusan gubernur Riau.
5.      Komitmen Integritas penyuluh harus menjadi prasyarat utama dalam rekruitmen.
6.      Program penyuluh yang di susun pada tingkat Kecamatan dijadikan basic perencanaan.
7.      Penyampaian materi dilapangan harus sesuai dengan kasus yang terjadi.
8.      Penyuluh disertai dengan mobilitas yang memadai.
9.      Menggunakan teknologi komunikasi untuk kelancaran tugas.
10.  Penyuluh mempunyai biaya operasional tetap
11.  Penyuluh mempunyai sarana prasarana serta diklat , dan Instruktur yang professional.
12.  Kemampuan penyuluh di bidang keterampilan  analisis, partisipatif, tekhnis perlu di tingkatkan.
13.  Khususnya bagi penyuluh perikanan di wilayah tapal batas mempunyai keahlian spesifik.

Sumber: Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Riau.
Tugas Pokok Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) dan Komisi Penyuluhan Kabupaten Kota (KPKK) adalah :


§  Memikirkan kebijakan, strategi dan usaha-usaha yang ada pada saat tertentu perlu dilakukan guna menjamin
·         Kelancaran  dan
·         Keefektifan program dan kegiatan  penyuluhan, dan
§  Memberi masukan tentang hal-hal itu kepada kepala daerah  cc. bapel dan bakor.
·         Untuk mendapat perhatian sesuai keperluannya.

Pedoman Pembentukan KPP dan KPKK

§  Maksud dan Tujuan : KPP dan KPKK memberi masukan kepada Pemerintah Daerah (Prop./Kab./Kota) tentang segala sesuatu yang perlu untuk kelancaran pelaksanaan dan pengembangan   fungsi penyuluhan “Pertanian”.
§  Status : Sebagai lembaga non-struktural yang berfungsi sebagai mitra kerja yang independen dari Gubernur/Bupati/Walikota, untuk memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyuluhan “Pertanian” seiring dengan perkembangan situasi.
§  Organisasi dan Keanggotaan : KPP/KPKK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil  Sekretaris dan Anggota.
§  Jumlah Keanggotaan : KPP 13~17 orang, dan KPKK  9~15 orang termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris.
§  Jumlah dan komposisi anggota  disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dan ekosistem  wilayah.
§  Yang dapat menjadi anggota adalah para pakar dan praktisi yang mempunyai keahlian
§  atau pengalaman serta kepedulian  di bidang penyuluhan “Pertanian” atau pembangunan pedesaan.
§  Keanggotaan bisa berasal dari unsur :- Perguruan tinggi (Dosen/Peneliti) “pertanian“; -LSM, HKTI dan organisasi profesi “Pertanian”;                                   - Petani/Kontaktani/KTNA; Penyuluh “Pertanian”; aktif atau pensiun. - Swasta/ Usahawan di bidang “Pertanian”;- Pejabat Pemerintah : Pemda, DPRD, Dinas (max. 30%).
§  Masa Jabatan  : 5 tahun (bisa dipilih kembali).
§  KPP / KPKK dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua , Sekretaris dan Wakil Sekretaris.
§  Semua anggota berstatus anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
§  Komisi bukan “Dinas”, tapi akan memberi masukan kepada Pemda/Dinas/Badan Pelaksana Penyuluhan.   

Tugas KPP dan KPKK :                                     
1.      Memberi rekomendasi dan bahan pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kebijaksanaan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan “Pertanian” di wilayahnya.
  1. Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi  Pemerintah  Provinsi untuk memperkuat  kemampuan  Pemerintah Kab./Kota dalam mengelola  penyuluhan di daerah sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijaksanaan pemerintah.
  2. Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan di Prop/Kab/Kota.
  3. Memberikan rekomandasi/bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dan pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan operasional penyuluhan di lapangan.
(Jadi Komisi bukan bagian dari  Badan Koordinasi/ Pelaksana Penyuluhan)
§  Tanggung jawab : KPP bertanggung jawab kepada Gubernur; dan KPKK kepada Bupati/Walikota.

Kewenangan :

  1. Menyelenggarakan rapat-rapat/pertemuan    secara mandiri.
  2. Menanggapi secara proaktif berbagai perma-salahan yang berkembang dalam penyelenggaraan  penyuluhan
  3. Mendapatkan data dan informasi dari pusat, prov./kab./kota sebagai bahan untuk perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan di daerahnya. 
  4. Mendapatkan data dan informasi dari berbagai instansi terkait lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan dari lapangan sebagai bahan untuk perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan di daerah.
  5. Memberikan informasi mengenai kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan (Nasional dan Provinsi) kepada kab./kota bila diperlukan.
  6. Mengusulkan personalia anggota KPP untuk ditetapkan Gubernur, atau KPKK untuk ditetapkan Bupati/Walikota.  
  7. Mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terutama dalam rapat-rapat Komisi.

Dukungan Fasilitas : Komisi memiliki:

  1. Kesekretariatan yang memiliki Tim Perumus.
  2. Ruangan dan fasilitas kerja (Bisa pinjam).
  3. Biaya-biaya kegiatan KPP/KPKK yang dibebankan pada Pemerintah Prov./Kab./Kota. dana dari sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat.
  4. Insentif bagi anggota KPP/KPKK.

SUMBER: RAPAT KOORDINASI KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN NASIONAL

               DI CIPAYUNG, 14-16 JUNI 2012.