Senin, 21 Desember 2015

HASIL RUMUSAN KEGIATAN PERTEMUAN PENYULUH PERIKANAN SE-PROVINSI RIAU TAHUN 2015.

Hari   : Rabu, 2-3 September 2015

Hasil Rumusan Pertemuan Penyuluhan Perikanan se-provinsi Riau Pada Tanggal    
Tanggal 2-3 September 2015

Pelaksanaan Pertemuan Penyuluh Perikanan SeProvinsi Riau dilaksanakan dari Tanggal 2-3 September 2015 di pekanbaru peserta Pertemuan berjumlah 25 orang yang terdiri dari:
1.      Penyuluh Perikanan Pekanbaru           : 1 orang  
2.      Penyuluh Perikanan Kampar               : 1 orang
3.      Penyuluh Perikanan Rohul                  : 1 orang
4.      Penyuluh Perikanan Inhu                    : 1 orang
5.      Penyuluh Perikanan Dumai                 : 1 orang
6.      Penyuluh Perikanan Inhil                    : 1 orang
7.      Penyuluh Perikanan Pelalawan           : 1 orang
8.      Penyuluh Perikanan Kuansing            : 1 orang
9.      Penyuluh Perikanan Bengkalis            : 1 orang
10.  Penyuluh Perikanan Siak                    : 1 orang
11.  Penyuluh Perikanan Meranti               : 2 orang
12.  Penyuluh Perikanan Rohil                   : 1 orang
13.  Penyuluh Perikanan Provinsi              : 6 orang
14.  Staf Dinas Perikanan dan Kelautan    : 2 orang
15.  Himpunan Nelayan (HNSI)                : 1 orang
16.  Nelayan                                               : 1 orang
17.  Mahasiswa/I Perikanan                       : 2 orang

Adapun hasil Pertemuan Penyuluh Perikanan SeProvinsi Riau adalah:
1.      Kewenangan tugas dan fungsi Perikanan dan Kelautan sebagian besar di tarik ke Provinsi dan Pusat.

2.      kelembagaan Sekretariat Bakorluh untuk tetap eksis agar dirubah nomenklatur dari sebutan penyuluh ke pemberdayaan SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

3.      Pendataan status administrasi kepegawaian penyuluh Perikanan Daerah dilaksanakan paling lambat bulan Maret 2016, sedagkan pengerakkan berkas pada bulan Oktober 2016.

4.      Tidak ada lagi istilah Penyuluh polyfalen lagi dengan terbitnya undang-undang No.23 Tahun 2014.

5.      Mulai saat ini agar memantau surat edaran MENDAGRI tentang persyaratan mekanisme, alih fungsi Penyuluhan Perikanan dari Pegawai Daerah menjadi Pegawai Pusat .

6.      Akreditasi penyuluh Perikanan dilihat dari besaran kelompok binaan.

7.      Diperlukan pembentukan TIMBINWASLUHKAN Provinsi dan kabupaten.

8.      Titik fokus utama melakukan alih status Kepegawaian Daerah menjadi status Kepegawaian Pusat, mengenai teknis dan mekanisme tugas dan fungsi masih dalam proses mencari bentuk yang tepat oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan.

9.      Dalam undang-undang No. 23 Tahun  2014 Daerah tidak diperkenanakan lagi menganggarkan pendanaan Penyuluh Perikanan pada tahun 2016. Sekiranya, masih dilaksanakan akan menjadikan temuan.

10.  Dari dua puluh lima kegiatan dalam tujuh sub urusan bidang kelautan dan perikanan hanya lima kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota.   

11.  Sistem Penyuluhan Perikanan menurut undang-undang No.23 Tahun 2014 kewenangannya hanya ditingkat Pusat






Jumat, 31 Juli 2015

Bahan Persentasi Menghadiri Undangan dari BAKUORLUH

Tanggal/Hari  : 04 Agustus 2015/Selasa
Tempat           : Hotel Altha Jl. Muhammad Yamin Bangkinang






















Rabu, 24 Juni 2015

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KAHUTANAN PROVINSI RIAU MENGHADIRI PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI ANTARA PROVINSI, KABAUPATEN/KOTA DAN PUSAT TAHUN 2015


Hari            : Kamis 11 Juni 2015
Tempat      : Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru



Arahan dari Bapak Kapusluh Kementrian Pertanian Republik Indonesia 
Tentang Undang-undang No 23 Tahun 2014.



Sekretaris Bakorluh (kiri) dan Kapusluh Kementrian Kelautan dan Perikanan (Kanan) yang diwakili oleh Bapak Sofian menjelaskan satatus Penyuluh Perikanan tahun 2016.


Sekretaris Bakorluh (Ir. H. Ferry HC. Ernaputra, M.Si) memperhatikan dengan seksama paparan dari Kapusluh Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

Rangkuman:
      Hasil rapat koordinasi tersebut melahirkan beberapa point diantaranya;
1. Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan diperkuat dengan Undang-undang No.23 Tahun 2014
2.     Tunjangan penyuluh pertanian akan ditingkatkan pada tahun 2016
3.     Penyuluh Perikanan di Daerah diberi peluang untuk menjadi pegawai Pusat
4.  Sarana dan prasarana Penyuluh Pertanian perikanan dan Kehutanan sangat di priotaskan mulai tahun 2016


Senin, 11 Mei 2015

PERSPEKTIF KOMISI PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU


I.         Kondisi Penyuluh Saat Ini
1.      Masih lemahnya kelembagaan pangan dari Provinsi sampai ke tingkat Desa.
2.      Kelembagaan Penyuluh di Daerah belum mempunyai aturan yang jelas antara Kementrian pertanian dan Kementrian dalam Negeri.
3.      Masalah kelembagaan, SDM, sarana prasarana dan biaya dari Pusat sampai ke daerah belum di jabarkan pada undang-undang No.16 tahun 2006.
4.      Penyuluh di daerah beralih fungsi.
5.      Rekruitmen penyuluh belum lagi berdasarkan Integritas.
6.      Kegiatan penyuluh belum lagi berdasarkan programa penyuluh.
7.      Antara kasus di lapangan belum sesuai dengan penyampaian materi oleh penyuluh.
8.      Mobilitas penyuluh belum memadai.
9.      Penyuluh belum lagi memanfaatkan teknologi komunikasi.
10.  Penyuluh tidak mempunyai biaya operasional.
11.  Penyuluh tidak mempunyai sarana prasarana diklat, Instruktur yang professional.
12.  Kemampuan analisis, partisipatif, tekhnis Penyuluh masih rendah.
13.  Distribusi atau penyebaran penyuluh di daerah belum merata sesuai dengan kebutuhan.

II.      Harapan Penyuluh Yang Akan Datang
1.      Terciptanya kelembagaan pangan yang handal
2.      Diperlukan kesepakatan bersama antara kementerian pertanian dan kementerian dalam negeri untuk menata kelembagaan penyuluh di daerah.
3.      Perlu di kaji ulang khususnya masalah kelembagaan, SDM, sarana prasarana dan biaya.
4.      Dalam rekruitmen penyuluh di daerah perlu dipertegas sesuai dalam surat keputusan gubernur Riau.
5.      Komitmen Integritas penyuluh harus menjadi prasyarat utama dalam rekruitmen.
6.      Program penyuluh yang di susun pada tingkat Kecamatan dijadikan basic perencanaan.
7.      Penyampaian materi dilapangan harus sesuai dengan kasus yang terjadi.
8.      Penyuluh disertai dengan mobilitas yang memadai.
9.      Menggunakan teknologi komunikasi untuk kelancaran tugas.
10.  Penyuluh mempunyai biaya operasional tetap
11.  Penyuluh mempunyai sarana prasarana serta diklat , dan Instruktur yang professional.
12.  Kemampuan penyuluh di bidang keterampilan  analisis, partisipatif, tekhnis perlu di tingkatkan.
13.  Khususnya bagi penyuluh perikanan di wilayah tapal batas mempunyai keahlian spesifik.

Sumber: Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Riau.
Tugas Pokok Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) dan Komisi Penyuluhan Kabupaten Kota (KPKK) adalah :


§  Memikirkan kebijakan, strategi dan usaha-usaha yang ada pada saat tertentu perlu dilakukan guna menjamin
·         Kelancaran  dan
·         Keefektifan program dan kegiatan  penyuluhan, dan
§  Memberi masukan tentang hal-hal itu kepada kepala daerah  cc. bapel dan bakor.
·         Untuk mendapat perhatian sesuai keperluannya.

Pedoman Pembentukan KPP dan KPKK

§  Maksud dan Tujuan : KPP dan KPKK memberi masukan kepada Pemerintah Daerah (Prop./Kab./Kota) tentang segala sesuatu yang perlu untuk kelancaran pelaksanaan dan pengembangan   fungsi penyuluhan “Pertanian”.
§  Status : Sebagai lembaga non-struktural yang berfungsi sebagai mitra kerja yang independen dari Gubernur/Bupati/Walikota, untuk memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyuluhan “Pertanian” seiring dengan perkembangan situasi.
§  Organisasi dan Keanggotaan : KPP/KPKK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil  Sekretaris dan Anggota.
§  Jumlah Keanggotaan : KPP 13~17 orang, dan KPKK  9~15 orang termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris.
§  Jumlah dan komposisi anggota  disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dan ekosistem  wilayah.
§  Yang dapat menjadi anggota adalah para pakar dan praktisi yang mempunyai keahlian
§  atau pengalaman serta kepedulian  di bidang penyuluhan “Pertanian” atau pembangunan pedesaan.
§  Keanggotaan bisa berasal dari unsur :- Perguruan tinggi (Dosen/Peneliti) “pertanian“; -LSM, HKTI dan organisasi profesi “Pertanian”;                                   - Petani/Kontaktani/KTNA; Penyuluh “Pertanian”; aktif atau pensiun. - Swasta/ Usahawan di bidang “Pertanian”;- Pejabat Pemerintah : Pemda, DPRD, Dinas (max. 30%).
§  Masa Jabatan  : 5 tahun (bisa dipilih kembali).
§  KPP / KPKK dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua , Sekretaris dan Wakil Sekretaris.
§  Semua anggota berstatus anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
§  Komisi bukan “Dinas”, tapi akan memberi masukan kepada Pemda/Dinas/Badan Pelaksana Penyuluhan.   

Tugas KPP dan KPKK :                                     
1.      Memberi rekomendasi dan bahan pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kebijaksanaan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan “Pertanian” di wilayahnya.
  1. Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi  Pemerintah  Provinsi untuk memperkuat  kemampuan  Pemerintah Kab./Kota dalam mengelola  penyuluhan di daerah sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijaksanaan pemerintah.
  2. Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan di Prop/Kab/Kota.
  3. Memberikan rekomandasi/bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dan pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan operasional penyuluhan di lapangan.
(Jadi Komisi bukan bagian dari  Badan Koordinasi/ Pelaksana Penyuluhan)
§  Tanggung jawab : KPP bertanggung jawab kepada Gubernur; dan KPKK kepada Bupati/Walikota.

Kewenangan :

  1. Menyelenggarakan rapat-rapat/pertemuan    secara mandiri.
  2. Menanggapi secara proaktif berbagai perma-salahan yang berkembang dalam penyelenggaraan  penyuluhan
  3. Mendapatkan data dan informasi dari pusat, prov./kab./kota sebagai bahan untuk perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan di daerahnya. 
  4. Mendapatkan data dan informasi dari berbagai instansi terkait lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan dari lapangan sebagai bahan untuk perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan di daerah.
  5. Memberikan informasi mengenai kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan (Nasional dan Provinsi) kepada kab./kota bila diperlukan.
  6. Mengusulkan personalia anggota KPP untuk ditetapkan Gubernur, atau KPKK untuk ditetapkan Bupati/Walikota.  
  7. Mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terutama dalam rapat-rapat Komisi.

Dukungan Fasilitas : Komisi memiliki:

  1. Kesekretariatan yang memiliki Tim Perumus.
  2. Ruangan dan fasilitas kerja (Bisa pinjam).
  3. Biaya-biaya kegiatan KPP/KPKK yang dibebankan pada Pemerintah Prov./Kab./Kota. dana dari sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat.
  4. Insentif bagi anggota KPP/KPKK.

SUMBER: RAPAT KOORDINASI KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN NASIONAL

               DI CIPAYUNG, 14-16 JUNI 2012.